Tutup Prodi

Rencana kementerian bikin heboh: menutup program studi di kampus. Khususnya prodi yang dianggap sudah tidak relevan. Kita semua tahu ukuran yang digunakan kementrian : tidak cocok dengan delapan industri strategis nasional. Mulai dari ketahanan pangan, energi, sampai hilirisasi.

Kini negara merasa butuh banyak insinyur. Butuh ahli kecerdasan buatan. Bukan sekadar pemikir teori. Tentu banyak yang melawan. Terutama kaum idealis di kampus. Mereka protes keras: kampus itu bukan pabrik. Kampus itu tempat merawat peradaban.

Kalau prodi sastra, sejarah, filsafat, ditutup, kita jadi apa? Cuma jadi sekrup mesin industri. Efisien tapi miskin jiwa. Ki Hadjar Dewantara bisa menangis di alam sana.

Tapi kubu pragmatis juga punya alasan kuat. Sangat realistis. Buat apa buka prodi kalau lulusannya berujung jadi pengangguran?

Itu namanya membakar uang. Uang negara habis. Uang orang tua mahasiswa menguap sia-sia.

Anda lihat data ini: ngeri. Tiap tahun kampus kita mencetak 490.000 sarjana pendidikan. Semuanya calon guru. Padahal lowongan guru baru cuma 20.000 setahun. Bayangkan: 470.000 sarjana sisanya mau kerja apa? Menumpuk. Jadi pengangguran terdidik. Atau terpaksa rela jadi honorer bergaji memprihatinkan. Pasar tenaga kerja menjadi rusak parah. Sekolah bisa menggaji guru semaunya.

Jadi harus bagaimana? Menutup mata pada pasar tenaga kerja, jelas konyol. Tapi mematikan ilmu humaniora hampir sama dengan bunuh diri peradaban. Maka harus ada jalan tengah. Antara idealis – pragmatis. Mematikan prodi menjadi alternatif terakhir.

Relevansi bisa dicari di lapangan. Salah satunya mungkin dengan mengubah cara belajarnya. Mengubah isi pelajarannya. Agar yang dipelajari tetap relevan dengan kebutuhan industri. Sekat kaku antar fakultas mungkin bisa dihilangkan. Mahasiswa sejarah boleh mengambil sertifikasi ahli data misalnya. Atau keamanan siber. Atau spesifikasi hukum adat terkait budaya. Begitu lulus ia tidak hanya memiliki keahlian dibidang sejarah.

Otaknya berisi ilmu peradaban. Tangannya tangkas siap diserap industri.

Prodi yang oversuplai lulusan, jangan dibiarkan liar. Pemerintah bisa mengatur kuota penerimaannya secara nasional. Pakai data. Harus ketat. Kampus abal-abal bisa dicabut izin prodinya.

Kampus masa depan memang harus realistis. Tetap menjaga kemanusiaan, tapi haram menciptakan pengangguran.

Penulis: Dr. Satrio Budi Wibowo., M.A
Dosen S2 Magister Bimbingan dan Konseling